Lompat ke isi utama

Berita

Aktualisasi Latsar CPNS Bawaslu Kota Bukittinggi Terkait Sosialisasi Sistem Digital Daftar Barang Ruangan Barang Milik Negara (BMN)

BMN

Peserta Latsar CPNS Bawaslu Kota Bukittinggi saat presentasi terkait aktualisasi Sosialisasi Sistem Digital Daftar Barang Ruangan Barang Milik Negara (BMN) 

Bukittinggi, Bawaslu - Dalam rangka Aktualisasi Pelatihan Dasar (Latsar) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), Bawaslu Kota Bukittinggi melaksanakan kegiatan Sosialisasi Sistem Digital Daftar Barang Ruangan Barang Milik Negara (BMN) sebagai upaya peningkatan tata kelola administrasi dan akuntabilitas aset kantor yang dilaksanakan di Kantor Bawaslu Kota Bukittinggi pada Senin (15/12/2025).

Peserta Aktualisasi Latsar CPNS selaku penggagas kegiatan menyampaikan bahwa penerapan sistem digital ini merupakan bentuk inovasi dalam mendukung efektivitas kerja dan tertib administrasi, sejalan dengan prinsip nilai dasar ASN BerAKHLAK, khususnya akuntabel dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Sistem digital daftar barang ruangan BMN diharapkan mampu mempermudah proses pencatatan, pemantauan, serta pengendalian aset yang berada di setiap ruangan di lingkungan Bawaslu Kota Bukittinggi.

Peserta Latsar mengapresiasi kegiatan ini sebagai salah satu pengalaman penting dalam membentuk profesionalisme mereka sebagai ASN. Salah satu peserta menyampaikan, “Sosialisasi ini sangat bermanfaat karena memberi kami pemahaman konkret tentang pengelolaan aset negara secara digital. Kami bisa melihat langsung bagaimana teknologi mempermudah pekerjaan administrasi sekaligus meningkatkan akuntabilitas.”

Kegiatan sosialisasi ini juga menandai komitmen Bawaslu Kota Bukittinggi dalam membekali ASN baru dengan keterampilan digital yang relevan, mendukung program modernisasi pengelolaan BMN, dan menyiapkan aparatur yang adaptif terhadap perubahan sistem kerja berbasis teknologi.

Dengan aktualisasi Latsar CPNS melalui sosialisasi sistem digital BMN, Bawaslu Kota Bukittinggi berharap para pegawai baru dapat menjadi ASN yang profesional, transparan, dan mampu memberikan kontribusi nyata dalam pengelolaan barang milik negara serta mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik di tingkat daerah.

 

Penulis dan Foto: Humas