Audiensi dengan Pjs Walikota Bukittinggi, Jalin Sinergi untuk Pemilihan Serentak Tahun 2024

Bukittinggi, Bawaslu - Dalam rangka pengawasan Pemilihan Serentak Tahun 2024, Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Bukittinggi serta Koordinator Sekretariat melakukan audiensi dengan Pjs Walikota Bukittinggi, Hani Syopiar Rustam di Balaikota Bukittinggi pada Kamis (3/10/2024).

Pertemuan tersebut membahas sejumlah hal penting terkait Netralitas ASN dalam tahapan kampanye pilkada. Menindaklanjuti informasi-informasi yang telah disampaikan oleh masyarakat terkait Netralitas ASN termasuk tenaga kontrak di lingkungan Pemko Bukittinggi dan penggunaan fasilitas pemerintah seperti kendaraan dinas dan gambar-gambar Paslon di kendaraan dan fasilitas pemerintah lainnya. Pada kesempatan tersebut, Bawaslu Kota Bukittinggi meminta Pjs.Walikota menindaklanjuti informasi yang disampaikan tersebut. Selain beraudiensi dengan Pjs Walikota tersebut, Bawaslu Kota Bukittinggi juga menyampaikan imbauan melalui surat resmi terkait persoalan-persoalan yang dibahas.

Ketua Bawaslu Kota Bukittinggi, Ruzi Haryadi menegaskan bahwa Bawaslu bertugas melakukan pengawasan, pencegahan dan penyelenggaraan Pilkada, maksudnya adalah kita lebih mengedepankan upaya pencegahan saat melakukan pengawasan untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran dan potensi sengketa. 

Untuk mekanisme penanganannya terkait dengan adanya dugaan pelanggaran netralitas ASN, Bawaslu melakukan penelusuran dan penindakan pelanggaran jika informasi awal terpenuhi unsur formil dan materil.

Disamping itu, Bawaslu Kota Bukittinggi juga telah telah membentuk Pokja (Kelompok Kerja) Netralitas ASN, TNI, Polri dan Isu-isu negatif. Peran dari pokja itu sendiri untuk membahas segala dinamika dan mencari solusi guna mengatasi persoalan yang berkaitan dengan netralitas. Pokja pengawasan netralitas ini selain terdiri atas anggota Bawaslu Kota Bukittingi, unsur Pemkot Bukittinggi, anggota Polri dan TNI. 

Bersamaan dengan itu, Pjs Walikota Bukittinggi turut memberikan dukungan dan masukan agar tindak pencegahan perlu lebih dioptimalkan, sehingga bentuk pelanggaran dapat dicegah atau diminimalisir. "Saya mendukung atas upaya-upaya pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu nantinya dan ini harus jalan sebagai bentuk pengawasan kita bersama," ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Bawaslu Kota Bukittinggi, Eri Vatria, meminta Pemerintah Kota Bukittinggi untuk selalu memberikan dukungan pada Bawaslu Kota Bukittinggi dengan memastikan ASN untuk bersikap netral dalam Pilkada nanti mengingat tahapan kampanye sudah berjalan. 

“ASN memang mempunyai hak pilih. Namun, sesuai dengan aturan tetap harus netral dan tidak boleh terlibat aktif, baik hadir dalam kegiatan kampanye dan memberikan reaksi di media sosial yang berisi kampanye”. Ujarnya.