Bangun Demokrasi Berkualitas, Bawaslu Kota Bukittinggi dan Dekan FEBI UIN SMDD Soroti Pendidikan Politik Pemilih

Bukittinggi, Bawaslu - Dalam upaya mewujudkan demokrasi yang berkualitas, partisipatif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, Anggota Bawaslu Kota Bukittinggi, Eri Vatria, bersama Staf Sekretariat Bawaslu Kota Bukittinggi melaksanakan konsolidasi demokrasi dengan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Aidil Alfin, di Dekanat FEBI UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Selasa (12/5/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Aidil menyampaikan pandangannya mengenai pelaksanaan pemilu dan demokrasi yang ditinjau dari perspektif nilai-nilai Islam, ekonomi, serta sosiologi masyarakat Minangkabau. Ia menegaskan bahwa demokrasi di Kota Bukittinggi tidak hanya dimaknai sebagai proses pemungutan suara, tetapi juga harus mencerminkan kematangan politik masyarakat yang berlandaskan filosofi Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah. Menurutnya, masyarakat Bukittinggi dikenal sebagai pemilih yang kritis dan rasional sehingga memiliki modal sosial yang kuat untuk menolak praktik politik uang. “Kecerdasan dan rasionalitas pemilih menjadi kekuatan penting dalam menjaga kualitas demokrasi agar tidak terjebak pada praktik transaksional,” tegasnya.

Sebagai akademisi di bidang ekonomi dan bisnis Islam, Aidil juga menyoroti pentingnya etika ekonomi dalam politik. Ia mengungkapkan bahwa kualitas demokrasi akan semakin baik apabila masyarakat memiliki kemandirian ekonomi yang kuat. Dengan demikian, hak pilih masyarakat tidak mudah dipengaruhi atau ditukar dengan kepentingan materi sesaat. “Demokrasi yang sehat membutuhkan masyarakat yang berdaya secara ekonomi sehingga tidak mudah terpengaruh oleh praktik politik uang,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Aidil menjelaskan bahwa pelaksanaan pemilu di Kota Bukittinggi selama ini relatif berjalan kondusif. Namun demikian, dari sudut pandang ekonomi, setiap proses pemilu juga berpotensi menimbulkan ketidakpastian pada aktivitas ekonomi lokal. Oleh karena itu, ia menilai pentingnya menjaga harmoni dan rekonsiliasi pascapemilu agar sektor-sektor strategis seperti perdagangan dan pariwisata tetap tumbuh tanpa terganggu oleh polarisasi politik yang berkepanjangan. “Rekonsiliasi di tingkat masyarakat menjadi kunci agar stabilitas sosial dan ekonomi tetap terjaga setelah pelaksanaan pemilu,” ujarnya.

Selain itu, Aidil turut menekankan pentingnya moderasi beragama dalam kehidupan politik. Ia menegaskan bahwa penggunaan isu SARA dalam kontestasi politik harus dihindari karena berpotensi memecah belah masyarakat. Menurutnya, persaingan politik harus dilandasi nilai-nilai etika keislaman yang santun dan berakhlakul karimah sehingga demokrasi dapat berjalan secara sehat dan bermartabat.

Pada kesempatan tersebut, Aidil menyimpulkan bahwa pelaksanaan demokrasi di Kota Bukittinggi telah berjalan pada jalur yang benar secara prosedural, mulai dari tahapan hingga mekanisme pelaksanaan pemilu. Namun, ia menilai masih diperlukan penguatan pendidikan politik bagi masyarakat agar demokrasi tidak hanya menjadi rutinitas lima tahunan, melainkan mampu melahirkan pemimpin yang memiliki kapasitas, integritas, serta kemampuan manajerial yang baik, termasuk dalam bidang ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, Anggota Bawaslu Kota Bukittinggi, Eri Vatria, menyampaikan bahwa dunia akademik memiliki peran strategis dalam memperkuat kualitas demokrasi melalui pendidikan politik dan penguatan literasi demokrasi di tengah masyarakat. Menurutnya, kolaborasi antara Bawaslu dan perguruan tinggi menjadi salah satu langkah penting dalam membangun kesadaran politik yang cerdas dan bertanggung jawab.

Melalui kegiatan konsolidasi demokrasi ini, Bawaslu Kota Bukittinggi berharap sinergi dengan kalangan akademisi dapat terus diperkuat guna menciptakan demokrasi yang sehat, partisipatif, dan bermartabat, serta mampu mendorong terwujudnya kesejahteraan masyarakat di Kota Bukittinggi.