Lompat ke isi utama

Berita

Pendidikan Pengawasan Partisipatif untuk Mewujudkan Pemilu yang Berintegritas dan Demokratis

skpp

Sebanyak lebih dari 20 alumni SKPP Bawaslu Kota Bukittinggi mengikuti kegiatan Pendidikan Pengawasan Partisipatif (P2P).

Bukittinggi, Bawaslu - Pendidikan Pengawasan Partisipatif untuk Mewujudkan Pemilu yang Berintegritas dan Demokratis

Dalam rangka meningkatkan pengawasan partisipatif pada masyarakat dengan membentuk wadah pendidikan pengawasan pemilihan umum, sebanyak lebih dari 20 alumni SKPP Bawaslu Kota Bukittinggi mengikuti kegiatan Pendidikan Pengawasan Partisipatif (P2P) yang diselenggarakan oleh Bawaslu RI pada tanggal 09 sampai dengan 11 Juli 2025 di Hotel Pangeran Beach Padang.

Ketua Bawaslu Sumbar, Alni, menegaskan bahwa kehadiran pengawas partisipatif sangat penting untuk menjaga kualitas pemilu. Untuk itu, keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan merupakan kunci agar pemilu berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu Sumbar, Muhamad Khadafi, mengatakan bahwa kegiatan pelatihan ini merupakan langkah awal yang sangat penting untuk menciptakan pemilu yang bersih dan bermartabat. “Pemilu 2029 masih empat tahun lagi, tapi kita sudah mulai dari sekarang. Karena membangun pengawasan partisipatif butuh waktu dan kolaborasi,” ungkap Khadafi.

Ketua Bawaslu Republik Indonesia Rahmat Bagja beserta Anggota Bawaslu Republik Indonesia Lolly Suhenty dan Totok Hariyono serta Pimpinan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat berkesempatan hadir pada kegiatan ini.

Koordinator Divisi HPPH Bawaslu Kota Bukittinggi, Bawaslu Kota Pariaman dan Bawaslu Kota Padang juga bertindak sebagai fasilitator dan memberikan pemahaman kepada peserta terkait pentingnya keterlibatan masyarakat dalam mengawal demokrasi yang berintegritas di Indonesia.

Dengan adanya pelatihan ini, Bawaslu Sumbar berharap dapat membentuk kader yang tidak hanya memiliki kemampuan teknis, tetapi juga kesadaran akan pentingnya pengawasan yang melibatkan masyarakat secara langsung, sehingga Pemilu 2029 dapat berjalan lebih bersih dan bebas dari pelanggaran.

Penulis dan Foto: Humas