Rapat Mekanisme Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilu Pasca Putusan MK

Bukittinggi, Bawaslu - Dalam rangka penyamaan persepsi antara Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/ Kota se- Sumbar terhadap mekanisme Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilu pasca dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 104/PUUXXIII/2025, Anggota Bawaslu Kota Bukittinggi, Ridwan Afandi selaku Koordiv. Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa (PPPS) dan Staf Sekretariat Bawaslu Kota Bukittinggi, Andi Markoni hadiri rapat yang digelar oleh Bawaslu Prov. Sumbar yang dilaksanakan di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Barat pada Kamis (28/8/2025).