Lompat ke isi utama

Berita

Edukasi Anti Korupsi di Akpar Paramitha Bukittinggi, Eri Vatria Dorong Generasi Muda Kawal Demokrasi

demokrasi

Anggota Bawaslu Kota Bukittinggi, Eri Vatria saat menerikan materi. 

Bukittinggi, Bawaslu - Membangun demokrasi yang berintegritas tidak cukup hanya dengan memastikan proses pemungutan suara berjalan sesuai aturan. Kesadaran masyarakat untuk menolak berbagai praktik yang dapat memengaruhi kebebasan memilih juga menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas demokrasi. Hal tersebut disampaikan Anggota Bawaslu Kota Bukittinggi, Eri Vatria kepada siswa-siswa di Akpar Paramitha Bukittinggi, Kamis (27/8/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Eri mengajak mahasiswa dan generasi muda untuk memahami bahwa demokrasi memiliki hubungan erat dengan nilai-nilai integritas, kejujuran, dan keberanian dalam menentukan pilihan. Menurutnya, pemilu bukan sekadar momentum untuk datang ke tempat pemungutan suara dan memberikan suara, tetapi juga proses untuk memastikan setiap warga negara dapat menggunakan hak pilihnya secara bebas dan bertanggung jawab.

“Demokrasi bukan hanya tentang bagaimana kita memberikan suara saat pemungutan suara, tetapi juga bagaimana memastikan pilihan tersebut lahir dari kehendak sendiri, tanpa tekanan, iming-iming, maupun pengaruh materi,” ujarnya.

Eri menjelaskan, salah satu tantangan yang perlu menjadi perhatian dalam menjaga kualitas demokrasi adalah praktik politik uang. Pemberian atau janji pemberian materi yang ditujukan untuk memengaruhi pilihan seseorang dapat mengganggu kebebasan pemilih dalam menentukan keputusan politiknya. Kondisi tersebut menjadi semakin penting untuk diperhatikan ketika praktik tersebut memanfaatkan kerentanan ekonomi masyarakat.

Menurutnya, masyarakat perlu memiliki pemahaman yang kuat agar tidak mudah dipengaruhi oleh berbagai bentuk pemberian yang dikaitkan dengan pilihan politik. Terlebih, praktik pemberian uang atau materi yang dilakukan menjelang hari pemungutan suara berpotensi memengaruhi independensi pemilih dan menggeser makna partisipasi politik yang seharusnya didasarkan pada kesadaran dan pilihan pribadi.

“Pemilih harus memiliki keberanian untuk mengatakan tidak terhadap politik uang. Hak suara merupakan bagian penting dari kehidupan demokrasi yang harus dijaga dan digunakan secara bebas serta bertanggung jawab,” kata Eri.

Ia menilai, mahasiswa memiliki posisi strategis dalam membangun budaya demokrasi yang sehat. Sebagai bagian dari generasi muda dan lingkungan pendidikan, mahasiswa tidak hanya menjadi pemilih, tetapi juga dapat berperan sebagai agen perubahan dengan menyebarkan pemahaman mengenai pentingnya integritas dalam kehidupan demokrasi.

Karena itu, edukasi antikorupsi menurut Eri tidak semata-mata berbicara mengenai pencegahan korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan, tetapi juga berkaitan dengan pembentukan karakter dan sikap masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Nilai kejujuran, keberanian menolak pemberian yang tidak semestinya, serta tanggung jawab terhadap pilihan merupakan bagian dari budaya integritas yang perlu ditanamkan sejak dini.

“Generasi muda harus berani menjadi bagian dari gerakan antikorupsi. Mulai dari hal sederhana, seperti menjaga integritas diri, menolak politik uang, memahami hak dan kewajiban sebagai pemilih, serta berani menyampaikan ketika menemukan praktik yang dapat mencederai proses demokrasi,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Eri mendorong mahasiswa untuk tidak menjadi kelompok yang pasif dalam setiap proses demokrasi. Mahasiswa dapat mengambil peran melalui diskusi, literasi kepemiluan, penyebaran informasi yang benar, serta keterlibatan dalam pengawasan partisipatif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pengawasan partisipatif, lanjutnya, tidak berarti mengambil alih tugas penyelenggara pemilu. Peran masyarakat justru dapat diwujudkan dengan meningkatkan kepedulian terhadap proses demokrasi, mengenali potensi pelanggaran, serta menyampaikan informasi kepada pihak yang berwenang apabila menemukan dugaan pelanggaran sesuai mekanisme yang tersedia.

Eri juga menekankan pentingnya membangun kesadaran bahwa pilihan politik merupakan hak setiap warga negara yang tidak boleh dipaksakan ataupun diperdagangkan. Pemilih perlu memiliki ruang untuk menentukan pilihan berdasarkan pertimbangan dan kehendaknya sendiri, tanpa tekanan maupun pengaruh dari pihak lain.

Melalui edukasi antikorupsi di lingkungan Akpar Paramitha Bukittinggi, Bawaslu Kota Bukittinggi berharap nilai-nilai integritas dan kesadaran demokrasi dapat semakin tumbuh di kalangan mahasiswa. Generasi muda diharapkan mampu menjadi bagian dari masyarakat yang kritis, sadar hak politik, sekaligus memiliki keberanian untuk menjaga proses demokrasi dari berbagai praktik yang dapat merusak kualitasnya.

Upaya tersebut sejalan dengan pentingnya memperluas pengawasan partisipatif dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk kalangan akademik dan mahasiswa. Kolaborasi serta ruang edukasi seperti ini menjadi bagian dari konsolidasi demokrasi untuk membangun pemilih yang tidak hanya menggunakan hak pilihnya, tetapi juga memahami pentingnya menjaga hak tersebut dari berbagai bentuk intervensi.

Dengan pemahaman yang semakin kuat, generasi muda diharapkan mampu menjadi penggerak budaya demokrasi yang berintegritas. Bukan hanya hadir saat pemungutan suara, tetapi juga ikut menjaga agar setiap tahapan demokrasi berlangsung secara jujur, adil, transparan, dan menghormati kebebasan pilihan setiap warga negara.

Penulis dan Foto: Humas