Forum Konsultasi Publik KPU, Ruzi Haryadi Perkuat Koordinasi Pemutakhiran Data Pemilih

Bukittinggi, Bawaslu - Ketua Bawaslu Kota Bukittinggi, Ruzi Haryadi, mengikuti Rapat Koordinasi dan Forum Konsultasi Publik KPU Kota Bukittinggi dengan lokus layanan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB), di Kantor KPU Kota Bukittinggi, Senin (28/9/2026). 

Kegiatan tersebut dibuka oleh Ketua KPU Kota Bukittinggi, Satria Putra, yang menyampaikan bahwa pemutakhiran data pemilih berkelanjutan merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada. Menurutnya, data pemilih tidak hanya berkaitan dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT), tetapi juga menjadi dasar dalam menentukan Tempat Pemungutan Suara (TPS) hingga kebutuhan logistik. 

“Ada dua agenda dalam kegiatan ini, yakni Forum Konsultasi Publik dan pemutakhiran data pemilih,” ujar Satria.

Dalam forum tersebut, Ruzi menekankan pentingnya kolaborasi seluruh instansi terkait untuk menyempurnakan proses PDPB. Ia mengungkapkan, Bawaslu Kota Bukittinggi hingga saat ini terus mendorong pelaksanaan PDPB, salah satunya dengan memperoleh data dari kelurahan maupun instansi terkait. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan kendala berupa elemen data yang belum lengkap. 

“Kami berharap instansi terkait benar-benar dapat berkolaborasi dengan baik untuk menyempurnakan proses PDPB,” ungkapnya.

Ruzi juga berharap setiap saran perbaikan yang disampaikan Bawaslu kepada KPU, termasuk data yang masih memiliki elemen belum lengkap, tetap dapat ditindaklanjuti dan diverifikasi oleh KPU. Menurutnya, proses tersebut penting agar setiap informasi yang diperoleh dari hasil pengawasan maupun koordinasi dapat menjadi bahan dalam memperbaiki kualitas data pemilih secara berkelanjutan. 

“Meskipun masih terdapat elemen data yang belum lengkap, kami berharap saran perbaikan yang telah disampaikan tetap ditindaklanjuti oleh KPU,” ujarnya.

Selain membahas PDPB, Ruzi turut menyampaikan hasil pengawasan Bawaslu terhadap pelaksanaan pencocokan dan penelitian (Coktas) pada 23–24 September 2026. Salah satu temuan yang disampaikan berkaitan dengan adanya warga yang berstatus TNI/Polri namun masih berada dalam masa pendidikan. Hasil pengawasan tersebut menjadi bagian dari bahan koordinasi untuk memastikan data pemilih terus diperbarui dan disesuaikan dengan kondisi faktual di lapangan.