Konsolidasi Demokrasi, Bawaslu Kota Bukittinggi Soroti Netralitas ASN Bersama Kepala KUA ABTB
|
Bukittinggi, Bawaslu - Bawaslu Kota Bukittinggi terus membangun koordinasi dan konsolidasi dengan berbagai lembaga dalam mendukung penyelenggaraan demokrasi yang berkualitas dan berintegritas. Salah satunya dilakukan Anggota Bawaslu Kota Bukittinggi, Eri Vatria, bersama jajaran staf Sekretariat melalui konsolidasi demokrasi dengan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh (ABTB), Kamis (30/7/2026).
Pertemuan tersebut menjadi ruang untuk memperkuat sinergi antarlembaga sekaligus melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang telah berlangsung. Sejumlah hal strategis dibahas, khususnya yang berkaitan dengan data pemilih dan upaya menjaga kualitas proses demokrasi di Kota Bukittinggi.
Dalam pembahasan, Eri Vatria menyoroti pentingnya akurasi data pemilih, termasuk data masyarakat yang telah menikah tetapi belum berusia 17 tahun. Menurutnya, informasi tersebut perlu menjadi perhatian dalam proses pemutakhiran data agar data pemilih yang dihasilkan benar-benar valid dan sesuai dengan kondisi masyarakat.
“Data masyarakat yang sudah menikah tetapi belum berusia 17 tahun perlu menjadi perhatian. Koordinasi dengan KUA penting untuk memastikan informasi tersebut dapat menjadi bagian dari bahan dalam pemutakhiran data pemilih,” ungkap Eri.
Selain persoalan data pemilih, Eri juga berdiskusi dengan Kepala KUA ABTB mengenai pentingnya menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam setiap tahapan Pemilu dan Pilkada. Menurutnya, netralitas ASN merupakan salah satu aspek penting dalam menjaga proses demokrasi agar tetap berjalan secara adil dan berintegritas.
“Netralitas ASN harus terus dijaga, terutama dalam setiap tahapan Pemilu dan Pilkada. Karena itu, komunikasi dan koordinasi antarlembaga perlu terus dilakukan untuk membangun pemahaman bersama,” ujarnya.
Konsolidasi tersebut juga menjadi bagian dari upaya Bawaslu Kota Bukittinggi memperluas jejaring koordinasi dalam pengawasan partisipatif. Pertukaran informasi dengan lembaga terkait dinilai penting untuk mendukung pengawasan yang lebih efektif sekaligus mengantisipasi berbagai persoalan yang dapat memengaruhi kualitas penyelenggaraan Pemilu.
Melalui konsolidasi demokrasi secara berkelanjutan, Bawaslu Kota Bukittinggi mendorong terbangunnya koordinasi yang semakin baik dengan berbagai pemangku kepentingan. Sinergi tersebut diharapkan dapat mendukung terwujudnya penyelenggaraan demokrasi yang transparan, adil, dan berintegritas di Kota Bukittinggi.
Penulis dan Foto: Humas