Bangun Kolaborasi Pengawasan, Bawaslu Kota Bukittinggi dan DPC GMNI Tandatangani Nota Kesepahaman dan PKS

Bukittinggi, Bawaslu - Bawaslu Kota Bukittinggi terus memperluas jejaring kemitraan dalam mendorong pengawasan Pemilu yang partisipatif. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) bersama Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kota Bukittinggi di Kantor Bawaslu Kota Bukittinggi, Senin (31/8/2026).

Penandatanganan dilakukan oleh Ketua Bawaslu Kota Bukittinggi, Ruzi Haryadi, bersama Ketua DPC GMNI Kota Bukittinggi. Kerja sama ini menjadi langkah strategis dalam membangun keterlibatan generasi muda, khususnya mahasiswa, untuk turut mengambil peran dalam mengawal proses demokrasi.

Kegiatan tersebut turut didampingi Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, Muhamad Khadafi, Anggota Bawaslu Kota Bukittinggi, jajaran staf sekretariat, serta Rektor ITBHAS Bukittinggi. Sebelumnya, ITBHAS Bukittinggi juga telah menjalin kerja sama dengan Bawaslu Kota Bukittinggi melalui penandatanganan MoU dan PKS.

Ketua Bawaslu Kota Bukittinggi, Ruzi Haryadi, menyampaikan bahwa kolaborasi dengan berbagai elemen masyarakat merupakan bagian penting dalam memperluas pengawasan partisipatif. Menurutnya, pengawasan Pemilu tidak hanya menjadi tanggung jawab Bawaslu, tetapi juga membutuhkan dukungan dan keterlibatan aktif masyarakat.

Ia berharap kerja sama dengan GMNI dapat menjadi ruang bagi mahasiswa untuk meningkatkan pemahaman kepemiluan, menumbuhkan kesadaran demokrasi, serta berperan aktif dalam mencegah potensi pelanggaran Pemilu.

Melalui kemitraan dengan organisasi kepemudaan dan perguruan tinggi, Bawaslu Kota Bukittinggi terus mendorong terciptanya ekosistem pengawasan yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan semakin luasnya keterlibatan masyarakat, diharapkan pengawasan Pemilu dapat berjalan lebih kuat demi terwujudnya demokrasi yang jujur, adil, dan berintegritas.