Konsolidasi Demokrasi, Bawaslu Kota Bukittinggi Perkuat Sinergi Bersama Kasi Intelijen Kejaksaan

Bukittinggi, Bawaslu - Konsolidasi demokrasi terus diperkuat Bawaslu Kota Bukittinggi melalui sinergi dan koordinasi bersama Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Bukittinggi, Doddy Susistro, Rabu (16/9/2026). Pertemuan tersebut membahas pelaksanaan Pemilu sekaligus berbagai hal yang perlu menjadi perhatian dalam menjaga proses demokrasi agar berjalan sesuai dengan ketentuan.

Ketua Bawaslu Kota Bukittinggi, Ruzi Haryadi, menyampaikan bahwa konsolidasi demokrasi menjadi bagian penting dalam mengevaluasi pelaksanaan Pemilu sekaligus menyiapkan langkah perbaikan untuk Pemilu dan Pilkada ke depan. “Kita terus mendorong konsolidasi demokrasi sebagai bahan evaluasi dan perbaikan, agar pelaksanaan Pemilu maupun Pilkada ke depan dapat berjalan lebih baik,” ujarnya.

Salah satu isu yang menjadi perhatian dalam pertemuan tersebut adalah politik uang atau money politic. Ruzi mengungkapkan, pencegahan praktik politik uang membutuhkan sinergi berbagai pihak, tidak hanya pada saat tahapan Pemilu berlangsung, tetapi juga melalui edukasi dan upaya pencegahan sejak dini.

Sementara itu, Doddy Susistro menyampaikan pengalamannya dalam menangani berbagai persoalan di sejumlah daerah. Menurutnya, potensi politik uang perlu menjadi perhatian serius, terutama menjelang pelaksanaan Pilkada. “Dari pengalaman di beberapa daerah, politik uang cenderung menjadi persoalan yang lebih rentan ketika memasuki masa menjelang Pilkada,” ungkapnya.

Ia menegaskan bahwa koordinasi antarlembaga perlu terus diperkuat untuk mengantisipasi berbagai potensi pelanggaran. “Sinergi dan komunikasi harus terus dibangun, sehingga langkah pencegahan dapat dilakukan lebih awal dan masyarakat juga semakin memahami dampak dari politik uang,” tegas Doddy.

Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya Bawaslu Kota Bukittinggi memperkuat konsolidasi demokrasi dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Sinergi yang berkelanjutan diharapkan dapat mendukung terciptanya penyelenggaraan Pemilu yang berintegritas, transparan, dan demokratis.