Sinergi Pengelolaan Aset, Bawaslu Kota Bukittinggi Ikuti Rapat Monitoring Inventarisasi BMN

Bukittinggi, Bawaslu - Bawaslu Kota Bukittinggi mengikuti Rapat Monitoring Inventarisasi Barang Milik Negara (BMN) yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat secara daring pada Selasa (5/5/2026). Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya penguatan tata kelola aset negara di lingkungan Bawaslu agar pengelolaannya berjalan secara tertib administrasi, transparan, efektif, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Rapat tersebut diikuti oleh Kepala Bagian Administrasi Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, Mafral, serta jajaran pengelola Barang Milik Negara dari Bawaslu Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat. Forum ini menjadi wadah koordinasi untuk mengevaluasi pelaksanaan inventarisasi BMN sekaligus menyamakan persepsi dalam pengelolaan aset negara di seluruh satuan kerja Bawaslu di Sumatera Barat.

Dalam pembahasan, peserta rapat melakukan monitoring terhadap perkembangan inventarisasi BMN, mulai dari pencatatan, pendataan, hingga penatausahaan aset yang dimiliki masing-masing satuan kerja. Selain itu, dibahas pula berbagai kendala yang dihadapi dalam proses pengelolaan aset beserta langkah-langkah penyelesaiannya agar seluruh data BMN tersaji secara akurat, lengkap, dan sesuai dengan kondisi riil di lapangan.

Kegiatan ini juga menjadi momentum untuk memperkuat pemahaman jajaran pengelola BMN mengenai pentingnya pengelolaan aset negara yang tertib dan bertanggung jawab. Pengelolaan BMN yang baik tidak hanya mendukung kelancaran pelaksanaan tugas kelembagaan, tetapi juga menjadi salah satu indikator terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), melalui penguatan akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi dalam pemanfaatan aset negara.

Melalui keikutsertaan dalam rapat monitoring ini, Bawaslu Kota Bukittinggi menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan Barang Milik Negara secara profesional dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan pengelolaan aset yang semakin tertib dan optimal, diharapkan mampu mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan secara efektif serta memperkuat upaya mewujudkan Bawaslu yang modern, akuntabel, dan berintegritas.