Lompat ke isi utama

Berita

Tindak Lanjut Kerja Sama Bawaslu Kota Bukittinggi dan RRI Perjuat Sinergi Informasi dan Demokrasi

RRI

Ketua Bawaslu Kota Bukittinggi, Ruzi Haryadi saat membicarakan terkait kerja sama yang akan dilakukan dengan RRI Kota Bukittinggi. 

Bukittinggi, Bawaslu - Bawaslu Kota Bukittinggi terus memperkuat sinergi kelembagaan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan informasi publik dan edukasi demokrasi. Komitmen tersebut diwujudkan melalui kunjungan tindak lanjut kerja sama ke Radio Republik Indonesia (RRI) Kota Bukittinggi pada Rabu (6/5/2026). Kegiatan yang berlangsung di Kantor RRI Kota Bukittinggi ini menjadi langkah lanjutan untuk mempererat kolaborasi antara Bawaslu dan media penyiaran publik dalam mendukung penguatan demokrasi di daerah.

Kunjungan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Bawaslu Kota Bukittinggi, Ruzi Haryadi, bersama jajaran Staf Sekretariat Bawaslu Kota Bukittinggi. Kehadiran rombongan disambut oleh Kepala RRI Kota Bukittinggi, Abdul Gafar Zakaria, beserta jajaran. Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh semangat kolaborasi dengan membahas tindak lanjut kerja sama yang akan dituangkan dalam bentuk Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS).

Dalam kesempatan tersebut, Ruzi Haryadi menyampaikan bahwa kolaborasi dengan RRI merupakan langkah strategis untuk memperluas jangkauan informasi kepemiluan kepada masyarakat. "Media memiliki peran penting dalam membangun kesadaran demokrasi masyarakat. Melalui kerja sama ini, kami berharap informasi mengenai pengawasan partisipatif, pendidikan politik, dan berbagai program Bawaslu dapat tersampaikan secara lebih luas, akurat, dan mudah dipahami oleh masyarakat," ujarnya.

Sementara itu, Kepala RRI Kota Bukittinggi, Abdul Gafar Zakaria, menyambut baik inisiatif yang dilakukan Bawaslu Kota Bukittinggi. "RRI siap mendukung upaya Bawaslu dalam menyebarluaskan informasi yang edukatif dan bermanfaat bagi masyarakat. Kami berharap kerja sama ini dapat segera diwujudkan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama sehingga berbagai program bersama dapat dilaksanakan secara berkelanjutan," ungkapnya.

Pertemuan tersebut juga menjadi ruang diskusi mengenai berbagai bentuk kolaborasi yang dapat dikembangkan, seperti penyiaran informasi kepemiluan, dialog interaktif, edukasi pengawasan partisipatif, podcast, serta publikasi kegiatan kelembagaan melalui berbagai platform media. Sinergi ini diharapkan mampu memperkuat keterbukaan informasi publik sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengawal setiap proses demokrasi.

Penulis dan Foto: Humas