Koordinasi Pengawasan Kampanye dan Penertiban APK Bawaslu Kota Bukittinggi

Bukittinggi, Bawaslu –Dalam memaksimalkan pengawasan perlunya persamaan persepsi dengan anggota pokja (Kelompok Kerja) dan Panwaslu Kecamatan. Penertiban APK untuk wilayah Kota Bukittinggi  pada tanggal 29 -31 Januari 2024. Melalui kegiatan ini, Bawaslu Kota Bukittinggi gelar rapat Koordinasi Penertiban APK pada Rabu (24/01/2024). 

Anggota Bawaslu Kota Bukittinggi, Ridwan Afandi mengatakan,” pada saat penertiban APK sebelumnya masih banyak terdapat keterbatasan dalam melakukan penertiban”. 

“Banyaknya APK yang terpasang tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. sebelum dilakukan penertiban maka dilakukan koordinasi sehingga yang menjadi domain untuk melakukan penertiban yakni pemerintah daerah dalam hal ini Satpol PP, untuk sama sama dilakukan penertiban”, jelasnya. 

Sementara itu, ditambahkan Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan Parmas dan Humas Bawaslu Kota Bukittinggi, Eri Vatria mengatakan, “bahwa penertiban Alat Peraga Kampanye menjadi krusial untuk mencegah ketegangan dan memastikan bahwa proses pemilihan berjalan dengan aman, jujur dan adil”. 

Bawaslu dalam bertindak pasti punya dasar hukumnya, yakni diatur dalam Undang undang 7 tahun 2017 mengisyaratkan sebagaimana dalam pasal 298 ayat (2). Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu oleh Pelaksana Kampanye dengan mempemrtimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota, atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. 

Kegiatan ini dihadiri oleh Pokja (Kelompok Kerja) tediri dari perwakilan Satpol PP, Dandim 0304 Agam, Polresta Kota Bukittinggi, Dishub, Badan Keuangan Kota Bukittinggi, Subdenpom, Kesbangpol, Media dan Panwaslu Kecamatan Kota Bukittinggi.