Samakan Persepsi, Bawaslu Kota Bukittinggi Adakan Rapat Bersama Pokja Isu-isu Negatif dan Netralitas ASN, TNI dan Polri

Bukittinggi, Bawaslu – Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa, Ridwan Afandi menegaskan bahwa padatnya kegiatan pencegahan pengawasan dan telah dilantiknya Pengawas TPS menuju 14 Februari 2024 dengan isu-isu yang berpotensi terjadinya permasalahan pada saat Pungut hitung.

“Selain itu, perlunya koordinasi dan saling memberikan informasi terkait netralitas ASN dalam melakukan kampanye yang menjadi sorotan masyarakat agar bersama-sama untuk dapat dicegah.” Katanya, Jum’at (26/01/2024). 

Eri Vatria selaku Plh. Ketua Bawaslu Kota Bukittinggi turut menambahkan bahwa Bawaslu Kota Bukittinggi sudah menindaklanjuti isu-isu saat ini seperti laporan masyarakat terkait dugaan kampanye terselubung salah satu capres yang dilakukan oleh Walikota Bukittinggi.  Namun, tidak terpenuhi karena tidak ada saksi dan alat bukti. 

Lanjut Eri, Bawaslu Kota Bukittinggi lebih meningkatkan pengawasan partisipatif jelang Pemilu 2024 dengan melibatkan masyarakat. Untuk itu, Pokja Isu-isu Negatif dan Netralitas ASN ini dibentuk. 

“Selain itu, jelang pemilu 14 Februari 2024 terdapat tantangan tersendiri dalam pemilu berintegritas yaitu politik uang, politik identitas dan kekerasa politik seperti intimidasi atau ancaman”, ujarnya. 

Unsur-unsur yang dilibatkan dalam pokja-pokja ini, mengundang instansi terkait, diantaranya yakni dari unsur Kepolisian, unsur TNI , termasuk didalamnya ada dari unsur pemerintah Kota Bukittinggi, seperti Kesbangpol dan Inspektorat Kota Bukittinggi.